CONTOH DOKUMEN LELANG

A.        Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B.        Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

-    Pekerjaan

     Konstruksi   :    seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;

-    HPS               :    Harga Perkiraan Sendiri;

-    HEA              :    Harga Evaluasi Akhir;

-    Kemitraan/

     Kerja Sama

     Operasi

     (KSO)            :    kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

-    LDP               :    Lembar Data Pemilihan;

-    LDK               :    Lembar Data Kualifikasi;

-    Pokja ULP    :    Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

-    PPK               :    Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

-    SPPBJ           :    Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

-    SPMK           :    Surat Perintah Mulai Kerja

-    TKDN            :    Tingkat Komponen Dalam Negeri.

-      LPSE             :    Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

-      Aplikasi SPSE   :          Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.

C.        [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D.       [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.... ,dst

JIKA MEMERLUKAN CONTOH DOKUMEN LELANG YANG LENGKAP, DAPAT MENGHUBUNGI EMAIL DI BAWAH INI :

yelnaccmd@gmail.com

CONTOH DOKUMEN PENAWARAN

Saat ini masih banyak panitia lelang atau Pokja ULP yang belum memahami tata cara evaluasi penawaran. Panitia lelang atau Pokja ULP yang demikian paling sering menggugurkan penawaran peserta lelang karena kesalahan-kesalahan yang tidak substansial. Bagi mereka, semua kesalahan akan menggugurkan. Padahal, yang benarnya tidak demikian. Terhadap kesalahan atau penyimpangan, ketentuannya masih diberikan toleransi, asalkan kesalahan tsb tidak bersifat substansial.

Berikut ini akan dijelaskan tata cara evaluasi dokumen penawaran untuk katagori pekerjaan konstruksi pada Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur:

Lampiran III Perpres 54/2010 menyebutkan:

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :

Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan.

Jika penyimpangan atau kesalahan yang ditemukan pada saat evaluasi dokumen penawaran, yang ketentuan tentang penyimpangan tersebut cukup jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undang, penyimpangan yang demikian merupakan penyimpangan yang bersifat penting/pokok, meskipun penyimpangan tersebut tidak mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan.  Sifat penting/pokok tersebut karena terkait dengan asas kepastian hukum. 

Berikut adalah contoh dokumen penawaran.

BAGI YANG MEMERLUKAN DATA TERKAIT CONTOH DOKUMEN PENAWARAN DAPAT MENGHUBUNGI EMAIL DI BAWAH INI :

yelnaccmd@gmail.com